www.tribuanaNews.com – BATANGHARI // Sebuah pertanyaan sarkastik mulai menjalar di kedai-kedai kopi hingga ruang digital masyarakat Kabupaten Batanghari: Apakah hukum di bumi Serentak Bak Regam telah resmi “diswastakan” oleh mafia minyak?
Narasi pahit ini bukan tanpa alasan. Di tengah kepungan berita kerusakan ekologis dan kerugian negara akibat aktivitas illegal drilling, para aktor intelektual di balik bisnis haram ini disinyalir masih asyik “berpesta” di atas kerusakan alam, seolah tak tersentuh oleh dinginnya jeruji besi.
Nama Bos Putu kini mencuat sebagai anomali penegakan hukum di Batanghari. Ia diduga kuat menguasai puluhan titik sumur minyak ilegal di wilayah KM 33. Tak sendirian, deretan nama lain seperti Waluyo, Dikun, dan Sitanggang disebut-sebut sebagai pemain kunci yang hingga kini eksistensinya seolah menjadi tamparan bagi wibawa kepolisian setempat.
Publik kini mulai mempertanyakan integritas Polres Batanghari. Seberapa tebal “benteng” yang dibangun oleh para gembong ini sehingga aparat tampak “lumpuh layu”? Muncul kecurigaan liar di tengah masyarakat: Apakah aliran dana dari perut bumi Batanghari telah berhasil membungkam nyali para penegak hukum?
Masyarakat mengaku sudah jenuh dengan seremoni konferensi pers yang hanya memamerkan tangkapan “pemain kelas teri” atau buruh angkut demi sesuap nasi. Yang dibutuhkan publik saat ini bukanlah foto di depan garis polisi, melainkan keberanian untuk menyentuh para aktor intelektual.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa Polres Batanghari bukan tidak mampu, tapi tidak mau menyentuh Bos Putu. Jika hanya kuli yang ditangkap, itu namanya sandiwara, bukan penegakan hukum!” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan tajam pun tertuju langsung pada Kapolres Batanghari. Publik menagih janji dan tindakan nyata. Apakah koordinat KM 33 dan KM 51 begitu sulit ditembus, ataukah ada “sesuatu” yang mengganjal di pintu masuk wilayah tersebut sehingga para bos besar masih menghirup udara bebas?
＼ Get the latest news ／
